SISTEM POLITIK INDONESIA KONSOLODASI DEMOKRASI PASCA ORDE BARU

Edisi

1

ISBN/ISSN

9786028730167

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

320.959 8 Mar s

Hukum kewarisan Islam

Edisi

-

ISBN/ISSN

9793465379

Deskripsi Fisik

ix, 344 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.052 Sya H

Manajemen Dana Bank Syariah

buku ini sangat cocok bagi mahasiswa dan dosen program studi ekonomi keuangan perbankan islam

Media dan Opini Publik : Bagaimana Media Menciptakan Isu (Agenda Setting) Mel…

buku ini menyediakan cara mendasar mempelajari agenda setting, framing, dan priming

Metode Mengajar Bahasa VS Gaya Belajar Mahasiswa

buku ini menawarkan sebuah sinergi antara metode mengajar bahasa yang telah diselami oleh pengajar bahasa dan gaya belajar yang dialami oleh pelajar atau pembelajar bahasa

Ekonomi Makro Islami

Persembahan buku Ekonomi Makro Islamiedisi ketiga yang mengalami penambahan appendiks dibandingkan dengan edisi kedua ini merupakan wujud pengembangan konsep ekonomi islam. Di dalamnya,penulis selalu menggunakan pendekatan pada setiap babnya.

Kesehatan Masyarakat di Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Tantangan

Terbitnya buku ini akan mempermudah para mahasiswa tidak saja di Universitas Indonesia tetapi juga di berbagai perguruan tinggi lainnya, untuk memahami ilmu kesehatan masyarakat yang berkembangannya semakin cepat, luas dan dalam.

Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Melalui Arbitrase

Demi menopang pembangunan ekonomi nasional, pemerintah mengambil kebijakan mengundang pihak asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Penanaman modal asing merupakan sebuah kegiatan yang sarat kompleksitas karena melibatkan subyek hukum yang bersifat lintas batas negara.

Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahu…

Berdasarkan penelitian dan pengamatan di lapangan, peberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, disusunlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti undang-undang tersebut.

Argumen Pembalikan Beban Pembuktian: Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberant…

Pembahasan substansial buku "Argumen Pembalikan Beban Pembuktian, Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang" ini memberikan solusi terhadap upaya extraordinary crimes dengan menempatkan hukum pidana sebagai ptimum remedium bagi pengembalian kerugian keuangan negara.